Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bentuk kerjasama atau perjanjian dalam kegiatan usaha hulu migas adalah Kontrak Kerja Sama yang pada umumnya digunakan hingga saat ini adalah Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC). Dalam kontrak PSC, Pemerintah (c.q. BPMIGAS) membagi hasil produksi bersih menurut suatu persentase tertentu dengan kontraktor migas. Pada hakikatnya, biaya operasi yang timbul dalam pelaksanaan kontrak PSC akan diganti atau ditanggung oleh pemerintah. Penggantian biaya operasi oleh Pemerintah tersebut dalam perhitungan bagi hasil disebut sebagai Cost Recovery. Dalam perkembangannya pemerintah dapat menentukan kebijakan atas perubahan item yang tidak dapat dianggap lagi sebagai Cost Recovery yang disebut sebagai Daftar Negatif Cost Recovery. Pada praktiknya terdapat pertentangan terhadap kepentingan masingmasing pihak yang terikat dalam kontrak (PSC) terutama kontraktor, misalnya ketentuan mengenai Abandonement and Site Restoration. Dengan demikian diperlukan kesesuaian hal-hal yang tertuang dalam kontrak (PSC) dengan ketentuan perundang-undangan untuk menghindari suatu ketidakpastian hukum. Dalam hal ini hukum berperan sebagai sebagai faktor pendorong investasi sektor migas apabila hukum dapat menciptakan certainty (kepastian), predictability (dapat diprediksi) dan fairness (untuk keadilan) terutama untuk pihak-pihak terkait yang melakukan kerjasama.

---

Under Law No. 22 Year 2001 concerning Oil and Gas, an agreement of cooperation in oil and gas upstream business activities or cooperation contract which is generally used until now is the Production Sharing Contract (PSC). In a PSC contract, the Government (c.q. BPMIGAS) dividing the net production by a certain percentage of oil and gas contractors. In essence, the operating costs incurred in the implementation of PSC contracts will be replaced or covered by government. Reimbursement of operating expenses by the Government in the calculation for results is called the Cost Recovery. In its development policy the government can determine the changes in items that can not be considered again as the so-called Cost Recovery Cost Recovery Negative List. In practice there is any contradiction to the interests of each party are bound by the contracts (PSCs), primarily contractors, such as provisions regarding Abandonement and Site Restoration. Thus the necessary compliance matters set forth in the contract (PSC) with the statutory provisions to avoid any legal uncertainty. In this case the law acts as a motivating factor if the law of oil and gas sector investment can certainly create certainty, predictability and fairness (for justice), particularly for the parties who enter into a cooperation.