Sebagai RS kelas B, RS UI akan menanggung pembiayaan yang cukup tinggi khususnya untuk kebutuhan operational & maintenance ( O&M ). Terlebih lagi rumah sakit pendidikan harus dapat beroperasi secara mandiri tanpa suntikan dana/subsidi dalam jangka waktu 3 tahun, dimana jangka waktu tersebut tidak menjamin bahwa RSUI telah mencapai titik pengembalian. Saat ini pemerintah sedang mengambil langkah dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam sektor kesehatan, pemerintah dengan program JKN mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan dan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta bersinergis dengan BPJS Kesehatan, dimana tarif yang ditetapkan berbasis pada sistem pembiayaan yakni INA-CBG. Hingga saat ini banyak rumah sakit yang harus menambahkan fasilitas kesehatan, obat, alat kesehatan, serta alat penunjang medis lainnya karna peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan berkembang pesat. Beredarnya isu bahwa terdapat kesenjangan pada klaim yang diberikan pemerintah baik dalam hal biaya maupun waktu pembayaran premi menimbulkan polemik tersendiri bagi stakeholder, termasuk RSUI yang berpotensi mengalami kerugian dalam hal keuangan. Riset ini akan menganalisa perhitungan kebutuhan finansial RS UI dalam perhitungan biaya satuan (unit cost) dengan metode activity based costing, riset ini akan memberikan gambaran bagaimana biaya unit operasional pada rumah sakit kelas B dialokasikan. Pada tujuan tertentu, perhitungan secara sistem ABC dapat digunakan dalam penentuan tarif, analisa dalam pengambilan keputusan, serta dasar pengajuan dana kepada pemerintah.

---

Qualified as a B class hospital, RSUI will bear the financial burden due to high operational and maintenance cost. Moreover, university hospital shall operate independently without any financial injection/subsidy in 3 years afterwards, while no one guarantee when is the Break Event Point of this hospital. The Government of Indonesia is currently taking steps to improve people welfares by implementing Jaminan Kesehatan Nasional in the healthcare sectors. This program requires every healthcare services to cooperate with BPJS Kesehatan, where each unit cost has assigned by the Government based on INA-CBGs system. Due to the robust growth of participants, many hospitals should enhance the facility such as medical equipments, room expansion, additional beds, and other supporting units. Polemical issues has risen in this sector?s regarding the payment delays and also cost distortion in unit cost claims. This situation has become the concerns of stakeholders, including RSUI that potentially distressed in financial aspect. This research will analyze the calculation of unit cost, and how every cost of operational units need to be allocated based on activity. Goals of this research is to disentangle different levels of cost system design and the drivers in a health care setting that explain this process changing to ABC. For specific purposes, ABC has used to identify a high cost activity, pricing & budgeting model, and as a bargaining tools of financial calculation to the Government as well.