Salah satu akibat putusnya perkawinan campuran adalah harta benda perkawinan yang mengandung unsur asing yang didalamnya. Terutama tanah-tanah di Indonesia dengan sertipikat hak milik yang diperoleh oleh WNA karena adanya pencampuran harta. Dimana hal ini ada ketidaksesuaian dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Metode penelitian penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif dan berbentuk deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Berdasarkan 3 (tiga) kasus yang telah dianalisis, diperoleh kesimpulan bahwa belum ada pemahaman hakim mengenai harta benda perkawinan akibat dari putusnya perkawinan campuran terkait dengan tanah-tanah tersebut dan masih belum menerapkan prinsip-prinsip HPI dalam pertimbangan putusannya.

---

One of the outcome of the divorce of a mixed marriage is the marital property issue. This include issues of lands within Indonesia territory, in particular lands which the freehold title belongs to the foreigner spouse in a mixed marriage. This contradicts to the Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Law. The research of this study was conducted through juridical normative method in a form of analytical description. Based on 3 (three) cases that have been analyzed on this research, it has come into a final conclusion that there is no result based on the understanding of the judges regarding marital property, and as a result of the termination of a mixed marriage correlated with these lands and has not fulfilled the implementation of the Indonesian Private International Law principles due to the considerations of the ruling.