ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada implementasi kemitraan dalam pemolisian komunitas yang dilaksanakan Ditpolairda Maluku Utara bersama masyarakat dan instansi pemerintah terkait dalam rangka pencegahan praktik destructive fishing. Pembahasan dianalisis dengan menggunakan teori pertukaran sosial dan pencegahan kejahatan terpadu. Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kemitraan menghadapi masalah berupa kapabilitas personel, sarana, dan prasarana polisi air yang belum memadai, serta perihal ego sektoral yang dimiliki oleh sejumlah agen pelaksana. Oleh karena itu, integrasi antar pihak dibutuhkan untuk menciptakan pelaksanaan kemitraan antar instansi pemerintah terkait yang efektif dan efisien dalam rangka pencegahan praktik destructive fishing.

---

ABSTRACT
This study focuses on the issue of partnership implementation on community policing which is faced by Directorate Marine Police of Maluku Utara (Ditpolairda Maluku Utara) with community and other agencies in order to prevent destructive fishing. The discussion of this issue is analyzed by social exchange theory and integrated crime prevention. The author uses qualitative approach with descriptive purpose. The result shows that partnership encounters several problems which are associated with ego sectoral issue and the lack of personels, facilities, and infrastructure. Therefore, every agents possessed in partnership should be integrated to form an effective and efficient destructive fishing prevention.