September 2015, peristiwa pembantaian massal yang dilakukan Jenderal Soeharto dan rezim Orde Baru di tahun 1965-1966 menjadi ?mimpi buruk? bangsa Indonesia yang ke-50 tahun. Warisan utama dari rezim Orde Baru sekaligus wacana dalam Detik.com yang paling dominan adalah wacana anti-komunisme yang menjadi wacana sentral di tengahtengah masyarakat. Melalui media massa Detik.com, wacana anti-komunisme disebarkan secara luas. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana framing pemberitaan yang dilakukan oleh Detik.com mengenai wacana anti-komunisme. Sejalan dengan upaya pemerintah maupun militer menghancurkan komunisme, Detik.com berusaha membangun sikap dan tindakan khalayak mengenai antikomunisme dengan mengambil sudut pandang dari pemerintah saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa framing yang dilakukan Detik.com terhadap berita anti-komunisme sangat berpihak pada kepentingan modal dan atas nama Pancasila, para pemegang kekuasaan memegang legitimasi dengan cara memaksa masyarakat berkesetiaan-tunggal kepada bangsanya melalui empat pilar bangsa Indonesia. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa ideologi menjadi inheren dalam kaitannya dengan kepentingan modal.

---

September 2015, the mass murder done by General Suharto and New Order regime in 1965-1966 becomes 'nightmare' to the society in Indonesia for 50th year. The main legacy of New Order Regime and the most dominant discourse in Detik.com is discourses of anti-communism who became the central discourse in the midst of the society. Through the mass media, the discourse of Detik.com anti-communism spread widely.

This research aims to describe how Detik.com made framing the proclamation concerning the discourse of anti-communism. In line with the efforts of governments and the military to destroyed communism, Detik.com trying to build audiences about the attitudes and actions of anti-communism by taking the viewpoint only from the Government.

The results showed that the framing by Detik.com towards anticommunism news greatly favors the capital and on behalf of Pancasila, the holder of the holding power of legitimacy by forcing the society to loyal to the nation through the four pillars of the nation of Indonesia. In this case it can be seen that the ideology being inherent in relation to the capital.