ABSTRAK
Dengan maraknya pembangunan minimarket, keberadaan ritel tradisional yangada dari waktu ke waktu semakin terancam. Untuk itu, pengaturan mengenai jarakusaha antar minimarket ini perlu diatur mengacu pada salah satu tujuan dariUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat yaitu mewujudkan iklim usaha yang kondusif melaluipengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastiankesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usahamenengah, dan pelaku usaha kecil. Penelitian ini merupakan penelitian hukumyuridis-normatif, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukanbahwa zonasi usaha antar minimarket tersebut merupakan upaya pemerintahuntuk menerapkan kebijakan persaingan yang akan memberikan keuntungan bagirakyat, dan kondisi lokasi usaha antar minimarket saat ini belum sesuai denganketentuan hukum persaingan usaha dan Peraturan Daerah Provinsi DKI JakartaNomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

---

ABSTRACT
From time to time, the rampant construction of minimarket threatens the existenceof traditional markets. Therefore, the establishment of zoning regulation must bein accordance with one of the objectives stipulated in Law No. 5 of 1999Concerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition;to create a conducive business atmosphere through a healthy businesscompetition, thus ensuring equal business opportunity for large, middle, andsmall-scale entrepreneurs. This study is a juridical normative research, with aqualitative approach. This research shows that zoning regulation of minimarket isthe government attempt to implement a competition policy that will give benefitsto the people, and the conditions of current zoning regulation of minimarket arenot in line with competition law and DKI Jakarta Provincial Regulation No. 1Year 2014 on Detailed Spatial Plan and Zoning Regulations.