ABSTRAKSkripsi ini membahas bagaimana Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memandang kepemilikan saham silang PT. IPC di PT. JICT dan KSO TPK Koja dan bagaimana dampak kepemilikan saham silang tersebut bagi Industri Jasa Bongkar Muat Peti Kemas Internasional di Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham silang PT. IPC di PT. JICT dan KSO TPK Koja berpotensi melanggar Pasal 27 Hukum Persaingan Usaha dikarenakan terdapatnya persamaan tarif jasa bongkar muat yang disepakati oleh kedua perusahaan tersebut. Namun tindakan tersebut termasuk kedalam tindakan yang dikecualikan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

---

ABSTRACTThis bachelor thesis discusses how the Law No. 5 Year 1999 reviews the cross-share ownership of PT. IPC under PT. JICT and KSO TPK Koja, also how the impact of the cross-ownership for Internasional Container Services Industry in Port of Tanjung Priok. The study is normative-juridicial research using primary and secondary data. The result of the research indicates that cross-ownership of PT. IPC under PT. JICT and KSO TPK Koja potentially violate Article 27 of the Competition Law equation due to the presence of loading service rates agreed by the both companies. However, the actions are include into the exception of Law No. 5 Year 1999.