ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap konsumen selakupengguna jasa angkutan udara dalam hal tidak terangkutnya ke dalam suatupenerbangan terkait kapasitas pesawat udara. Fokus penelitian ini adalahmengetahui apakah suatu keadaan tidak terangkutnya penumpang karena kapasitaspesawat udara dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkanKUH Perdata, UUPK, dan peraturan mengenai pengangkutan udara. Serta untukmengetahui apakah pertimbangan majelis hakim dalam putusan No.42/PDT.G/2012/Pn.Jkt.Pst. sudah tepat. Metode yang digunakan dalam penelitianini adalah yuridis-normatif. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitiankepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Analisis dalampenulisan ini dilakukan dengan dasar hukum KUH Perdata, Undang-Undang No. 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No 1 Tahun 2009tentang Penerbangan, dan peraturan-peraturan lainnya terkait pengangkutan udara.

---

ABSTRACT
This study discusses protection for passanger as a consumer in case of deniedboarding passanger. The focus of this study was to determine whether deniedboarding passanger is a form of tort based on Indonesian Civil Code, ConsumerProtection Law, and Aviation Regulations. This study also determine if the judge?sruling is right seen from the legislation and the theories of law. The method of thiswriting was normative juridicial research with secondary data such as researchliterature as a source of data. The analyzed was performed with the legal basis ofIndonesian Civil Code, Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, LawNumber 1 of 2009 on Aviation, and another Aviation regulations such as Ministerof Transportation regulations.