ABSTRAK
Pembagian tansiem untuk direksi dan dewan komisaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) diputuskanoleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tansiem diperoleh dari laba positifsuatu perseroan yang dihitung sebagai biaya. Apabila pembagian tansiem untukdireksi dan dewan komisaris tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangandan menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka dapat dikatakan sebagaiperbuatan melawan hukum, dimana dapat kita lihat pada Putusan Nomor2477/K.Pdt/2012. Terdapat tiga permasalahan utama yang diangkat dalampenulisan skripsi ini, yaitu ketentuan hukum dalam membagikan tansiemberdasarkan UUPT, pembagian tansiem untuk direksi dan dewan komisaris yangmemenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dan penerapan hukum olehHakim pada perkara a quo. Berdasarkan hasil analisis skripsi ini, pembagiantansiem tanpa melalui RUPS yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakanperbuatan melawan hukum, karena telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1365KUHPer, meskipun terdapat perbedaan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertamadan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan Majelis Hakim Tingkat Kasasi.

---

ABSTRACT
According to Law Number 40 Year 2007 about Limited Liability Company, sharingtansiem for director and commissioners decided by General Meeting ofShareholders (GMS). Tansiem obtained from the company?s profit are calculatedas the cost. If sharing tansiem for director and board of commissioners notaccordance with Law and makes financial loss for company, it may called asunlawful act, which is we can see on verdict number 2477/K.Pdt/2012. There arethree main issues that discussed on this thesis, there are: rule of law to sharingtansiem according to Law Number 40 Year 2007 about Limited Liability Company,sharing tansiem for director and board of commissioners that fulfill unlawful actrequirements, and application the regulations by Judges in that case. According toanalysis this thesis, sharing tansiem without GMS by defendants is unlawful act,because defendants act fulfill article 1365 KUHPer requirements, although thereare different opinion between District Court and High Court with Supreme Court.