ABSTRAK
Tugas Karya Akhir ini membahas tentang proses terbentuknya suatu PeraturanMenteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 TentangPekerja Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ataumenggambarkan proses terbentuknya Permenaker No.2 Tahun 2015. Teori yangdigunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain kebijakan publik, sektorinformal dan perlindungan tenaga kerja. Pendekatan ini menggunakan pendekatankualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur/dokumen danwawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah formulasi Permenaker inimemiliki 3 tahapan, yakni pertama masukan-masukan dari masyarakat, keduapembuatan draft Permenaker No.2 Tahun 2015 dan ketiga disahkannyaPermenaker No.2 Tahun 2015 memfokuskan kepada lembaga penyalur. Hal inidisebabkan terdapat beberapa hal yang akan sulit diterapkan jika memfokuskankepada PRT seperti jam kerja dan upah. Upaya pemerintah dalam melindungipekerja rumah tangga anak telah terlihat dengan adanya pelarangan dalampermenaker ini. Namun permenaker ini masih belum cukup kuat untukmelindungi PRT dan kurang partisipatif dalam pembuatannya.

---

ABSTRACT
This minor thesis discusses about the process of formation of RegulationNo.2/2015 about Domestic Workers, from the Ministry of Employment of theRepublic Indonesia. This research aims to explain or describe the formationprocess of Permenaker 2 2015. The theories used to explain this research includepublic policy, the informal sector, and labor protection. The methods of this thesisusing qualitative approach of data collection, using the study of literature ordocuments and in-depth interviews. The results of this study is the formulation ofMinistry of Employmemt Regulation has three steps, the first is input from thepublic, the second is the drafting of Permenaker No.2/2015, and the third islegalization of Permenaker No.2/2015 that focused on the distributor of domesticworkers. This is due to there are some things that would be difficult to implementif the focus to domestic workers such as working hours and wages. Governmentefforts to protect child domestic workers have been seen by the prohibition in thisMinistrial Regulation. However this regulation from the Ministry of Employmentof the Republic Indonesia is still not strong enough to protect domestic workersand less participative in the making.