ABSTRACTUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatur mengenai pengelolaan sampah,yang meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah sebagai usaha untukmencapai sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Dalam UU bersangkutanjuga diatur mengenai penyelesaian sengketa, yang dapat dikaitkan dengan Pasal1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Pada bulan November2015 terjadi insiden di tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Bantargebang,yang mengarah kepada perbuatan melawan hukum yang dilakukan berbagai pihaktermasuk penguasa, yang dalam hal ini adalah Pemprov DKI Jakarta. Penelitianini membahas mengenai bagaimana penyelesaian sengketa pengelolaan sampahdilakukan sejauh ini, serta ganti ruginya yang dapat dikaitkan dengan kerugiansecara perdata, meliputi kerugian materiil dan immateriil.

---

ABSTRACTIndonesia constitutes Waste Management Act through Undang-Undang Nomor 18Tahun 2008, which regulates waste reducing and waste handling as effortstowards a better waste management system. The Act also regulates wastemanagement dispute resolution, which is seen in connection to unlawful act asregulated in Article 1365 of the Indonesia Civil Code Act. In November 2015, anincident took place at Bantargebang landfill site (TPST Bantargebang), indicatingunlawful acts conducted by multiple parties, including the government, which inthis case was the Government of Jakarta. This paper provides a comprehension onthe existing waste management dispute resolution, and the compensation orindemnity given in relation to civil losses that includes both material and imateriallosses.