Tabungan Haji dan Dana Talangan Haji merupakan beberapa produk yang umum ditawarkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu LKS yang menawarkan produkproduk tersebut adalah Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disingkat BSM). BSM menawarkan produk Pengurusan Haji, dengan opsi Dana Talangan Haji, bagi nasabah yang telah membuka Tabungan Mabrur. Tabungan Mabrur menggunakan jenis akad mudharabah mutlaqah, sedangkan Pengurusan Haji beserta Dana Talangan Haji menggunakan jenis akad qardh wal ijarah. Masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana penerapan akad mudharabah mutlaqah pada produk Tabungan Mabrur dan penerapan akad qardh wal ijarah pada produk Pengurusan Haji. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menemukan adanya unsur gharar dan riba pada Tabungan Mabrur dan unsur riba pada Pengurusan Haji dan Dana Talangan Haji. Penelitian ini menyarankan agar ada perbaikan terkait pelaksanaan akad tersebut, baik terkait regulasi, pengawasan, pemberian sanksi administratif, maupun perubahan kebijakan perusahaan (company policy) dari BSM sendiri.

---

Hajj loan and hajj saving are among the products that are commonly offered by Sharia-based Financial Institutions (Lembaga Keuangan Syariah, hereinafter LKS). One of LKS?s that offers such products is Bank Syariah Mandiri (hereinafter BSM) which offers Hajj Service (which may optionally include Hajj Loan) for Tabungan Mabrur (hajj saving) customers, although the latter may not include the former. The problems in this writing are how mudharabah mutlaqah on Mabrur Saving and qardh wal ijarah on Hajj Service are implemented. Using normative legal research method, this research found that there are incompliances in the implementation of aforementioned agreemets which are riba or usury in the Mabrur Saving and gharar in the Hajj Service. To address such incompliances, this research suggests that there need to be changes in terms of regulations and enforcement by authorities involved, and ultimately, the company policy of BSM itself.