UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Kewenangan pemerintah provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dalam bidang transportasi setelah pembentukan badan pengelola transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (BPTJ) = The authority of the provincial government of special capital region jakarta after establishment of the transportation management agency of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi

Gasa Bahar Putra; Harsanto Nursadi, supervisor; Simatupang, Dian Puji Nugraha, examiner; Andhika Danesjvara, examiner; Daly Erni, examiner ([Publisher not identified] , 2016)

 Abstrak

ABSTRAK
Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakan
salah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi dengan
bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar hal
tersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasi
pada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenangan
penyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya, permasalahan
transportasi Jakarta yang kompleks dan terhubung dengan daerah sekitarnya
membutuhkan penanganan yang terpadu dan komprehensif, sehingga pemerintah
pusat membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melalui Perpres
No. 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. BPTJ
melaksanakan tugas dengan mengacu pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek
(RITJ). Oleh karena kewenangan BPTJ yang lintas daerah dalam wilayah
Jabodetabek, maka kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang
transportasi tidak mengalami perubahan secara substansial, melainkan hanya terdapat
perubahan terkait koordinasi pelaksanaan kewenangan. Dalam hal ini, Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta tetap berwenang dalam pengelolaan transportasi di lingkup
wilayahnya yang didasarkan atas kewenangan atributif dari pembagian urusan
pemerintahan di bidang perhubungan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif dengan jenis eksplanatoris, sehingga akan menghasilkan suatu penelitian
yang menggambarkan atau menjelaskan secara mendalam terkait suatu gejala atau
permasalahan dengan menggunakan data sekunder berupa norma hukum tertulis.
Dalam praktik pelaksanaannya masih terdapat potensi tumpang tindih kewenangan
antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BPTJ, sehingga diperlukan peraturan
perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai hubungan kerja dan
pembagian urusan di bidang transportasi antara pemerintah daerah di wilayah
Jabodetabek dengan BPTJ yang mengacu pada RITJ.

ABSTRACT
Jakarta Provincial Government Authority in the field of transportation is one of the
concurrent authority obtained by attribution, referring to The Law of The Republic of
Indonesia Number 23 of 2014 concerning Local Government. On that basis, Jakarta
Provincial Government Authority in the field of Transport on its implementation can
be divided into the planning authority; organizing authority and the authority of the
evaluation. In its development, the transportation problems in Jakarta was complex
and connected with the surrounding area in need of an integrated and comprehensive
treatment, so that the central government established the Transportation Management
Agency of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (BPTJ) through Presidential
Regulation Number 103 of 2015 concerning Transportation Management Agency of
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (BPTJ). BPTJ duties referred to the
Transportation Master Plan for Jabodetabek (RITJ). Therefore BPTJ authority which
cross the area in Greater Jakarta, the Jakarta Provincial Government authorities in the
field of transport did not change substantially, but there are only related to changes in
coordinating the implementation of the authority. In this case, Jakarta Provincial
Government retains authority in the management of transport in the scope of its area
are based on the attributive authority of the division of government affairs in the
sector of transportation in The Law of The Republic of Indonesia Number 23 of 2014
concerning Local Government. The method used in this research is normative
juridical with the kind of explanatory, so it will produce a study that depicts or
describes in depth related to a problem with using secondary data in the form of a
written legal norms. In practical implementation, there is still potential overlapping
authority between the Government of Jakarta with BPTJ, so that the necessary
legislation clearly regulating the relationship and the division of affairs in the field of
transport between local authorities in the Greater Jakarta area with BPTJ which refers
to RITJ.

 File Digital: 1

Shelf
 S63075-Gasa Bahar Putra.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Membership
No. Panggil : S63075
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2016
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xviii, 193 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S63075 14-18-721876550 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20430891
Cover