ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan tentang kewenangan mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh didalamnya. Mediator Kementerian Ketenagakerjaan merupakan representasi pemerintah pusat yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan, memberikan pembinaan hubungan industrial pada pengusaha dan pekerja di Indonesia, serta melakukan supervisi, monitoring dan bantuan teknis kepada mediator daerah. Oleh sebab itu, mediator Kementerian Ketenagakerjaan seharusnya dapat menjadi panutan dalam pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, proses implementasi kebijakan terkait kewenangan mediator di Kementerian Ketenagakerjaan belum berjalan seperti yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tentang kewenangan mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kementerian Ketenagakerjaan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, yaitu faktor kurangnya kejelasan komunikasi, terbatasnya kualitas dan pemberdayaan kuantitas sumber daya manusia, sanksi yang belum diterapkan, pimpinan yang kurang berperan, dan koordinasi dengan masyarakat khususnya pengusaha dan pekerja yang belum efektif.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the implementation of policies regarding the authority of mediator in the settlement of industrial disputes in the Ministry of Labour of the Republic of Indonesia. This study tries to analyze factors that influence the implementation of the policy. Each mediator in the Ministry of Labour is a representation of the central government that responsible for formulating policies, providing industrial relations guidance to employers and workers in Indonesia, as well as supervision, monitoring and technical assistance to regional mediator. Therefore, the mediator in the Ministry of Labour should be a role model in the implementation of policies in accordance with applicable regulations. However, the process of policy implementation in the Ministry of Labour has not run as expected. This research uses post-positivist approach with descriptive design. Results of this study shows that the implementation of the policies regarding the authority of mediators in the settlement of industrial disputes in the Ministry of Labour is affected by the following factors: lack of clarity of communication, lack of quality and quantity of human resources, ineffective sanctions, lack of leadership role, and ineffective coordination with the public, especially employers and workers.