UU 18/2012 mengintroduksi kedaulatan pangan sebagai salah satu paradigma dalam penyelenggaraan pangan di Indonesia. Perikanan ditentukan oleh UU 18/2012 sebagai salah satu pilar kedaulatan pangan, karena merupakan sumber pangan dengan sumber daya yang melimpah. Di samping itu, ikan merupakan pangan dengan protein tinggi yang diperlukan oleh tubuh. Penelitian ini dilakukan untuk memeriksa apakah kebijakan dan peraturan di bidang perikanan mendukung perikanan sebagai salah satu pilar kedaulatan pangan. Penelitian dilakukan dengan melihat sinkronisasi peraturan dari tataran legislasi sampai petunjuk teknis. Ketentuan hukum di bidang perikanan belum sepenuhnya secara eksplisit mendukung kedaulatan pangan. Selain itu, juga belum seluruhnya memprioritaskan konsumsi ikan serta pemenuhan protein ikan domestik.

---

Law 18/2012 introduced food sovereignty as a paradigm for food provision in Indonesia and designated fishery as one pillar of food sovereignty due to fish being a both abundant and rich in protein. This study evaluates whether current policies and regulations in the fishery sector support fishery?s role as one pillar of food sovereignty. The study looks at the synchronism of regulations from the legislation to technical guidance level. Legal provisions in the fishery sector have yet to explicitly support food sovereignty or to fully prioritize fish consumption to meet domestic protein demand.