ABSTRAK
Pada bulan Juni tahun 2012, UNESCO memberikan warisan budaya dunia kepadaProvinsi Bali, yakni mensahkan budaya Subak sebagai Warisan Budaya Dunia. Subakyang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tersebut ialah Subak Jatiluwih yangberada di Kabupaten Tabanan. Pada saat ini subak mengalami tantangan berupa alihfungsi lahan akibat pembangunan pariwisata yang pesat, sehingga pemerintahberperan penting dalam melakukan tata kelola kawasan subak. Kawasan subakJatiluwih dikelola oleh lima pihak yaitu pemerintah desa, dua desa adat, pemerintahkabupaten Tabanan, dan organisasi subak Jatiluwih. Pada tata kelola kawasan subakterdapat interaksi yang asimetris antara pemerintah dan masyarakat. Teori yangdigunakan untuk menganalisis ialah teori governansi, dengan teori inti skenariotipologi interaksi antar aktor dan interactive governance. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa Governansi yang dilakukan dalam pengelolaan kawasan wisatasubak Jatiluwih tidak mendekati ketiga tipologi tersebut, yang mana governansi tidakmemfokuskan masyarakat sebagai aktor utama dalam tata kelola kawasan subakJatiluwih. Masyarakat hanya berinteraksi melalui perwakilannya saja. Faktor yangsangat berpengaruh dalam governansi kawasan subak Jatiluwih adalah politik dankekuasaan, sehingga faktor norma (metagovernance) menjadi lemah untukmenciptakan arena governansi yang stabil.

---

ABSTRACT
In June 2012, Subak Jatiluwih in Bali Province was selected as one of the WorldHeritages by UNESCO. At this time Subak face the challenges of land conversion dueto rapid tourism development, so that the government plays an important role ingovernance of Subak area. Subak Jatiluwih area managed by the five parties,that isvillage government, two indigenous villages, local governments, and Subak Jatiluwihorganizations. In the area of governance in Subak Jatiluwih, there is a asymmentricalinteraction between government and society. Theory used in this research wasgovernance theory, with the main theory of between actors? interaction scenariossuch as communitarianism, deliberative democracy, direct democracy; andinteractive governance as the additional theory. Results showed that governanceapplied in the management of subak Jatiluwih tourism area was not approaching thethree scenarios mentioned. The governance did not focus on the local society orcommunity as main actors in managing the subak Jatiluwih area. The interaction oflocal society was restricted through its representative people only. Results alsoshowed that the most impactful factor in the governance of subak Jatiluwih area waspolitic and power. Thus, the impact of norm factor (metagovernance) became weak increating stable governance area.;