ABSTRAK
Skripsi ini membahas penanganan yang telah dan akan dilakukan terhadappermasalahan keadaan tanpa kewarganegaraan yang terjadi pada Suku Bajau yangtersebar di wilayah Malaysia, Filipina, dan Indonesia dengan membandingkannyadengan penanganan Suku Gipsi di Eropa. Perlindungan akan hakberkewarganegaraan sendiri telah diatur di berbagai instrumen hukuminternasional, namun pada prakteknya seringkali tidak sesuai. Pada akhirnyanegara-negara wilayah persebaran Suku Bajau ini bertanggung jawab dalammenangani keadaan tanpa kewarganegaraan dengan mengambil pelajaran daricara penanganan terhadap Suku Gipsi di Eropa seperti adanya konsep regionalcitizenship,penentuan habitual residence, dan mengimplementasikan aturanaturanhukum internasional dalam hukum nasional negaranya, serta khusus untukSuku Bajau yang wilayah persebarannya di perairan kepulauan maka besar pulakemungkinan untuk diberikan pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisionaloleh Indonesia.

---

ABSTRACT
This paper discusses the treatment that states have and will be done concerningSuku Bajau?s nationality which has spread around Malaysia, Philippines, andIndonesia by comparing how European Union states treat the Gypsies. Protectionabout the right to have a nationality itself has regulate in international lawinstrument, but practically there are still many violations to these rights. Finally,Malaysia, Philippines, and Indonesia responsible to take action to handle SukuBajau?s statelessness by learning about how European Union treats the Gypsies.Those actions are regional-citizenship concept, determine Bajau habitualresidence, and implementing international regulation to national law. Specificallyto Bajau tribal areas which in the archipelagic water, it is likely to give themtraditional fishing rights by Indonesia.;