ABSTRAK
Asas ekoregion ditetapkan oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaiparadigma perencanaan lingkungan hidup di Indonesia. Asas ekoregionmenegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harusmemperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis,budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal. Akan tetapi, asas ekoregion belumditerapkan di dalam penataan ruang sebagaimana penataan ruang merupakan bagiandari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dari penelitian iniadalah untuk menemukan bahwa belum terdapat kesesuaian/sinkronisasi asasekoregion sebagai paradigma perencanaan lingkungan hidup berdasarkan UU No.32/2009 dengan penataan ruang di Indonesia, sehingga prinsip pembangunanberkelanjutan belum terwujud. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakansinkronisasi antara perencanaan lingkungan hidup khususnya asas ekoregion didalam penataan ruang

---

ABSTRACT
Ecoregion principle was established by Law No. 32 of 2009 as a paradigm ofenvironmental planning in Indonesia. Ecoregion principle affirms that theprotection and management of the environment, should pay attention to thecharacteristics of natural resources, ecosystems, geography, local culture and localwisdom. However, ecoregion principle has not implemented yet especially inspatial planning as it a part of environmental protection and management. Theobjective of this thesis is to find that there was no synchronization and conformitybetween ecoregion principle as a paradigm of environmental planning based onLaw No. 32 of 2009 related to spatial planning in Indonesia, so that sustainabledevelopment has not reached yet. This thesis give suggestions to afford thesynchronization between environmental planning, especially the ecoregionprinciple in the spatial planning