Pemberlakukan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 membuat Pemerintah DKI Jakarta perlu melakukan intensifikasi dalam pemungutan retribusi dengan memberlakukan Sistem Elektronik Retribusi, namun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dan kendala dalam implementasi sistem elektronik retribusi di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini adalah implementasi sistem ini melakukan komunikasi dengan sosialisasi, rapat, surat menyurat dan telepon; sumber daya manusia yang kurang ahli dan cukup, anggaran dan fasilitas yang kurang memadai; beberapa pihak yang tidak komitmen dalam bersikap; dan struktur birokrasi yang tidak menghambat implementasi sistem elektronik retribusi ini.

---

Enactment of Law No. 28 of 2009 made the DKI Jakarta Government needs to do intensification in the user charges collection by imposing Electronic User Charges Systems, but there are several obstacles in its implementation. This research is a quantitative research that aims to describe the implementation and obstacles in the implementation of electronic user charges systems in Jakarta.

The result of this research is the implementation of this system in communication with socializing, meeting, by letter and telephone; human resources who are unskilled and few in numbers, inadequate facilities and budgets; some parties are not committed in the act; and bureaucratic structures that do not hinder the implementation of the electronic user charges system