Penelitian ini membahas mengenai koordinasi kelembagaan di antara Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI, dan Kementerian Luar Negeri dalam tata kelola TKI Arab Saudi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan di antara Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI dan Kementerian Luar Negeri dalam penempatan dan perlindungan TKI Arab Saudi kurang optimal. Selain itu, hambatan dalam koordinasi kelembagaan ini berasal dari regulasi yang menimbulkan penafsiran yang berbeda, persepsi dan pemahaman lembaga yang berbeda, sikap ego sektoral dan kurang optimalnya komunikasi.
This research discusses about the inter-organizational coordination among ministry of manpower, national board for placement and protection of indonesian overseas workerand ministry of foreign affair in indonesian migrant worker governance for Saudi Arabia. This is a qualitative research. The data were collected by means of indepth interview, observation, and document studies.
The results show that Interorganizational coordination among these three institutions are not optimal yet. However, there are still 4 major obstacles to deal with, such as, lack of regulation, difference in perception and understanding, sectoral ego, and the lack of communication.