ABSTRAKSkripsi ini memfokuskan penelitian pada persoalan hukum pemenuhan hak
Pensiunan untuk melakukan upaya pengalihan hak atas rumah negara oleh Instansi
pemilik barang. Persoalan pemenuhan hak pengalihan rumah negara tersebut salah
satunya ditunjukkan dalam kasus rumah negara ?Komplek Pajak Kemanggisan?
pada Putusan PTUN No. 173/G/2008/PTUN.JKT. Persoalan tersebut disebabkan
oleh ketidakpatuhan Instansi pemilik barang dalam melaksanakan kewajiban
menetapkan status rumah negara yang bersangkutan yang sebelumnya telah diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan Instansi pemilik barang
tersebut kemudian menimbulkan kerugian yang besar bagi penghuni rumah negara
yang berimbas pada masalah keabsahan status mereka sebagai penghuni yang sah.
Dalam penelitian ini, ditemukan adanya upaya pihak pemilik barang yang
menghalang-halangi pemenuhan hak dari penghuni yang berstatus sebagai
pensiunan. Penulis meneliti pendapat hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut
terkait adanya masalah pemenuhan hak pensiunan pegawai negeri dalam
melakukan upaya pengalihan hak atas rumah negara.
ABSTRACTThis thesis examines regarding legal issue of fulfilling the right of retired civil
servants to make an endeavour on transfer of right over official recidence bt the
Government Institution as the owner. This issue was actually shown in one of state
administration case regarding the transfer of right over official residence located in
?Komplek Pajak Kemanggisan? and had been decided in verdict No.
173/G/2008/PTUN.JKT. The issue was generally caused by disobedience act of
Government Institution on performing an obligation to establish the status of the
official residence which had already been regulated in the the prevailing regulation.
Later, the Disobedience of the Government Institution caused a huge loss for the
residents dnd has led on the issue of the validity of their status as a legitimate
residents. In this research, writer found the existence of precluding action from the
Government in fulfilling the right of the retiree as the residents. Writer examines
the legal opinion of the Tribunal Judge in the verdict regarding the issue on the
transfer of right over official residence.