Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perbuatan melawan hukum dalam perubahan iklim di Indonesia dan Belanda. Di Indonesia perbuatan melawan hukum ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 55/Pdt.G/2013/Pn.Smda dan di Belanda dapat dilihat dalam Putusan Rechtbank Den Haag No. C/09/456689 / Ha Za 13-1396. Di Indonesia perbuatan melawan hukum ini dikarenakan pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap izin pertambangan batu bara, pascatambang dan reklamasi. Di Belanda perbuatan melawan hukum ini dikarenakan pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca yang dibawah 25 persen sampai dengan 40 persen pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun 1990.

---

This thesis discusses about climate change tort law in Indonesia and Netherlands. This tort law in Indonesia can be seen through Samarinda District Court Decision No. 55/Pdt.G/2013/Pn.Smda and in Netherlands through The Hague District Court Decision No. C/09/456689 / Ha Za 13-1396. In Indonesia the unlawful act happens because the government didn?t supervise the coal mining permits, post-mining and reclamation. In Netherlands the unlawful act is because the government set reduction of green house gasses target under 25 to 40 percent by 2020 based on 1990.