ABSTRAK
Skripsi ini membahas persetujuan tertulis Presiden dalam pemanggilan danpermintaan keterangan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia (DPR RI) yang diduga melakukan tindak pidana dengan menganalisisPutusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014. Skripsi ini juga menjabarkanpersetujuan tertulis dalam penyelidikan dan penyidikan yang diberlakukan bagipejabat publik lainnya di Indonesia serta beberapa negara lain. Penelitian ini adalahpenelitian yuridis normatif dengan analisa data kualitatif. Hasilnya, pertimbangandalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014 tidak konsisten, baikterhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebelumya maupun terhadap pertimbanganlain dalam putusan tersebut.

---

ABSTRACT
The focus of this study is President?s written authorization in summoning andquestioning of parliamentary member of Republic of Indonesia that suspectedcommiting a criminal act by analyzing Constitutional Court's Decision No.76/PUU-XII/2014. This study also explain about written authorization in criminalproceedings of other public officials in Indonesia and other states. This studycategorized as normative legal study with qualitative data analysis. The result ofthis study proves that the consideration of Constitutional Court's Decision No.76/PUU-XII/2014 is inconsistent with Constitutional Court's previous decision andother consideration within this decision.