ABSTRAK
Pembahasan dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum kreditur dengan hakistimewa dalam PKPU, dengan studi kasus PT Bakrie Telecom. Pasal 1137KUHPerdata telah mengatur secara jelas bahwa kedudukan tagihan terhadap kasnegara merupakan tagihan yang diutamakan pembayarannya karena merupakantagihan dengan hak istimewa. Adanya ketentuan tersebut dimaksudkan untukmendahulukan kepentingan negara dalam hal ini piutang negara yang tidakdibayarkan oleh PT Bakrie Telecom melalui Kominfo. Penelitian ini adalahpenelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Dalam penelitianini yang menjadi pokok perasalahan adalah apakah kedudukan Kominfo sebagaikreditor konkuren dalam PKPU PT Bakrie Telecom telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang dan bagaimana upaya hukum yang dapat diajukan olehKominfo atas putusan homologasi tersebut sebagai bagian dari perlindunganhukum terhadap kreditor dengan hak istimewa. Pada akhirnya, penelitimemperoleh kesimpulan bahwa kedudukan Kominfo dalam PKPU PT BakrieTelecom telah tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang oleh karenaitu harus diajukan upaya hukum sebagai perlindungan terhadap kreditur denganhak istimewa.

---

ABSTRACT
The main analysis of these bachelor thesis is focus on the legal protection ofprivileges creditors in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) incorrelation with PT Bakrie Telecom case studies. Article 1137 Civil Code ofIndonesia mentioned comprehensibly regarding the position of state treasury debtas debt with privilege. The regulations intended to precedence the interest ofstates, thus, PT. Bakrie Telecom is not accomplish the obligation towardsMinistry of Communication and Information (Kominfo). The research is based onnormative juridical with typology descriptive study. The research is focus on theposition of concurrent creditors under Suspension of Debt Payment Obligations(PKPU) of PT. Bakrie Telecom, which, pursuant to Law No. 37 Year 2004regarding the Bankruptcy and Suspension of Payment, including the legalremedies Ministry of Communication and Information (Kominfo) to pursue;regarding the homologation decision as the legal protection of privileges creditor.Enclosing, the research conclusion is the position of Ministry of Communicationand Information (Kominfo) is not in accordance with the applicable law in thegrounds of the prior proposed remedies for protection against creditors withspecial privileges.