ABSTRAK
Penelitian ini membahas bagaimana hukum berpengaruh dalam pembangunan nasional melalui fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial. Kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk membangun keluarga berkualitas. Dalam kebijakan Keluarga Berencana, rekayasa sosial dikonstruksikan melalui pergeseran antara hak berkeluarga dan menghasilkan keturunan kepada kepentingan pembangunan nasional. Namun UU No. 52 Tahun 2009 membatasi paradigma kebijakan Keluarga Berencana terbatas pada upaya pengendalian kuantitas penduduk. Pada pelaksanaannya, kebijakan Keluarga Berencana tidak lagi menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah akibat pengaruh desentralisasi. Ketika dilakukan observasi pada wilayah masyarakat Kabupaten Ciamis, ditemukan bahwa perubahan sosial tentang pemaknanaan keluarga dan keturunan yang terjadi di masyarakat lebih digerakkan oleh kesadaran individu dan bukan karena pengaruh penyelenggaraan kebijakan Keluarga Berencana saat ini. Akibatnya timbul potensi meningkatnya angka kelahiran. Sementara ditemukan bahwa bonus demografi masih terbatas persepsi karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak disertai perbaikan kualitas penduduk. Maka saran dari penelitian ini adalah perlunya revitalisasi Kebijakan Keluarga Berencana, perlunya dibentuk strategi kependudukan serta juga Kementerian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Demografi. Juga perlu perbaikan koordinasi sektoral dan pemanfaatan teknologi infomasi untuk menaikan efektivitas rekayasa sosial Kebijakan Keluarga Berencana.

---

ABSTRACT
This research explains the influence of law in national development through its function as a tool of social engineering. Family Planning Policy aims to build family qualities. In the Family Planning Policy, social engineering is constructed through a shift between the rights of married and have children, to the national development interests. But, the Law Number 52 Year 2009 limits the paradigm of Family Planning Policy to population control policy. In the implementation, the Family Planning Policy is no longer a priority for central and local governments, because the impact of decentralization. When observing the society in Ciamis District, been found that the social changes in people?s views about family and having children is driven by individual awareness and not influenced by the current implementation of Family Planning Policy. This raised the potential for increased birth rates. While is discovered that the demographic bonus is still in the societies perception, because there is a challenge in society which increasing population quantities is not followed by the improvement of population qualities. Then, this research suggesting to revitalizing the family planning policy, established a Population Strategy, and also established the Ministry of Population, Family Planning, and Demography. Also need to be improved is the sectoral coordination, and utilization of information technology, to increase the effectiveness of social engineering in Family Policy.