Kyoto telah menjadi ibukota Negara Jepang selama kurang lebih 1100 tahun. Hal ini membuat Kyoto memilki sumber daya budaya yang tidak sedikit. Bangunan-bangunan tradisional yang ada di Kyoto merupakan salah satu contohnya. Namun seiring dengan perkembangan sosial-ekonomi, terdapat kekhawatiran pemerintah kota dalam mempertahankan bangunan-bangunan tradisional tersebut. Skripsi ini menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah prefektur, pemerintah pusat (Jepang), dan internasional (melalui UNESCO) untuk mengelola sumber daya budaya yang ada di Kota Kyoto. Penulis menggunakan 4 jenis dokumen yang digunakan untuk melaksanakan peneltian ini. Dokumen-dokumen tersebut adalah Landscape of Kyoto (rencana tata kota dan rencana pelestarian kota), Law on the Protection of the Cultural Properties, Undang-Undang Preservasi Kota Tua (Koto Hozonhou/ 古都保存法 ), dan hasil konvensi dari Convention Concerning The Protection of The World Heritage UNESCO 1972.

---

Kyoto has become the capital of Japan for approximately 1100 years. As a result, Kyoto possesses many cultural properties. Some of the examples are traditional buildings located all around Kyoto . However, as socioeconomic development progresses, the municipal administration had concerns in maintaining the traditional buildings. This thesis explains the efforts done by Japan Prefecture government, Japan Central government, and the International government (through UNESCO) in managing the city of Tokyo's cultural properties. In conducting this research, four types of documents were used. The documents are Landscape of Kyoto (urban planning and urban preservation planning), Law on the Protection of the Cultural Properties, Law on the preservation of Old City (Koto Hozonhou/古都保存法), and the result of the Convention Concerning The Protection of The World Heritage UNESCO 1972.