ABSTRAK
Kyoto telah menjadi ibukota Negara Jepang selama kurang lebih 1100 tahun. Hal inimembuat Kyoto memilki sumber daya budaya yang tidak sedikit. Bangunan-bangunantradisional yang ada di Kyoto merupakan salah satu contohnya. Namunseiring dengan perkembangan sosial-ekonomi, terdapat kekhawatiran pemerintah kotadalam mempertahankan bangunan-bangunan tradisional tersebut. Skripsi inimenjelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah prefektur, pemerintahpusat (Jepang), dan internasional (melalui UNESCO) untuk mengelola sumber dayabudaya yang ada di Kota Kyoto. Penulis menggunakan 4 jenis dokumen yangdigunakan untuk melaksanakan peneltian ini. Dokumen-dokumen tersebut adalahLandscape of Kyoto (rencana tata kota dan rencana pelestarian kota), Law on theProtection of the Cultural Properties, Undang-Undang Preservasi Kota Tua (KotoHozonhou/ 古都保存法 ), dan hasil konvensi dari Convention Concerning TheProtection of The World Heritage UNESCO 1972.

---

ABSTRACT
Kyoto has become the capital of Japan for approximately 1100 years. As a result,Kyoto possesses many cultural properties. Some of the examples are traditionalbuildings located all around Kyoto . However, as socioeconomic developmentprogresses, the municipal administration had concerns in maintaining the traditionalbuildings. This thesis explains the efforts done by Japan Prefecture government,Japan Central government, and the International government (through UNESCO) inmanaging the city of Tokyo?s cultural properties. In conducting this research, fourtypes of documents were used. The documents are Landscape of Kyoto (urbanplanning and urban preservation planning), Law on the Protection of the CulturalProperties, Law on the preservation of Old City (Koto Hozonhou/古都保存法), andthe result of the Convention Concerning The Protection of The World HeritageUNESCO 1972.