Penelitian ini berfokus pada proses analisis kebijakan publik yang berbentuk undang-undang. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu bentuk kebijakan publik nasional yang akan menjadi acuan bagi kebijakan di bawahnya. Namun setelah disahkan UU Desa diuji materiilkan ke MK dan dianggap merugikan desa adat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif. UU Desa lahir dari revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dipecah menjadi 3 UU yaitu UU Pemerintahan Daerah, UU Pemilihan Kepala Daerah dan UU Desa. Pembahasan pada penelitian ini meliputi empat ruang lingkup UU Desa yaitu Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam proses pembahasannya, UU Desa telah membuka ruang partisipasi melalui organisasi dan perwakilan masyarakat dengan dilibatkan dalam perumusan Naskah RUU hingga pembahasan melalui Rapat Pembahasan Tingkat 1 di DPR antara Pemerintah dengan DPR dan DPD.

---

This research aims to focus on analysis process of public policy in the form of Law Number 6 of 2014 about village as national public policy that is referred by other policies. However after being legalized, Village Law was reviewed in Constitutional Court and considered to cause the loss for indigenous traditional villages in Indonesia. The method in this research is descriptive method with qualitative approach. Village Law was born from the revised Law Number 32 of 2004 about Local Government that was divided into 3 Laws; Law on Local Government, Law on Local Government Election and Law on Village.

Discussion in this research will cover four scopes of Village Law which are Village Administration, Village Development,Rural Community Developmentand Community Empowerment. On the discussion, Village Law has given space for organization and society representatives on formulating the draft bill through Discussion Meeting Level 1 in House of Representatives with DPR and DPD.