ABSTRAK
Regulasi perpajakan atas sektor panas bumi terbagi menjadi dua rezim, yaitu rezim lama yang bersifat lex specialis dan rezim baru yang bersifat lex generalis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dan mendeskripsikan kendala dalam pungutan PBB Pertambangan atas sektor panas bumi. Metodologi dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan PBB Pertambangan atas sektor panas bumi belum dapat mendorong industri panas bumi untuk berkembang. Penelitian ini juga mendeskripsikan kendala yang dihadapi otoritas pajak dalam penatausahaan PBB Pertambangan atas sektor panas bumi. Kendala tersebut mencakup kurangan jumlah fungsional penilai PBB, kendala sosialisasi, tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dan kurangnya data serta informasi untuk pengoptimalan potensi PBB Pertambangan atas sektor panas bumi.

---

ABSTRACT
Tax regulation over geothermal sector could be split into two regimes; the lex specialis old regime and the lex generalis new regime. The purpose of this research is to implement and describe problems on mining land and building tax over geothermal sector. The methodology and approach at this research are qualitative. The result states that land and building tax over geothermal sector policy has no correlation in developing the industry. This research also describes problems faced by the authorities; lack of land and building tax appraisal, socialization, tax-payer obey rate, and limited data as well as information to optimize land and building tax on geothermal prospects.;