ABSTRAK
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk sebesar 250 juta orang. Kemajuan teknologi memudahkan segala hal, termasuk penggunaan ciptaan musik. Baik Negara, lembaga-lembaga dengan fokus hak cipta, maupun pencipta musik itu sendiri ingin agar ciptaannya dihargai dengan adil. Maka dibentuklah suatu lembaga yang dikenal dengan sebutan LMK untuk menjawab permasalahan itu. Namun seiring berjalannya waktu, kehadiran LMK sering dipertanyakan oleh masyarakat. Pendekatan LMK untuk melakukan pemungutan royalti dari pengguna ciptaan musik sering dianggap tidak memiliki dasar. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC 2014) telah mengakomodasi pengaturan LMK. Maka setiap LMK yang melakukan fungsi pemungutan dan pendistribusian royalti di Indonesia harus tunduk terhadap setiap ketentuan yang sudah tertulis dalam undang-undang tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis apakah WAMI sudah memenuhi seluruh ketentuan sebagai LMK yang menjalankan kegiatannya di Indonesia sebagaimana diatur dalam UUHC 2014, dan melakukan suatu studi perbandingan yang komprehensif dengan ASCAP dan CISAC untuk mendapatkan bilamana ada ketentuan yang tepat untuk diberlakukan baik bagi WAMI maupun bagi UUHC 2014. Skripsi ini merupakan penelitian hukum yang memiliki bentuk yuridis normatif. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa WAMI belum sepenuhnya memenuhi seluruh ketentuan sebagai LMK berdasarkan UUHC 2014.

---

ABSTRAK
Indonesia is a country with a population of 250 million people. Improvement in technology make it easier every way, including the use of music creation. Either the State, institutions with a focus on copyright, as well as the creator of the music itself wants their creation to be fairly rewarded. Therefore, formed an organization known as the CMO to address the problem. But over time, the presence of the CMO is often questioned by the public. CMO approach to collecting royalties from users of music creation is often considered to have no basis. Act Number 28 of 2014 About Copyrights (Copyright Law 2014) has accommodated arrangements on CMO. So every CMO that performs the function of collecting and distributing royalties in Indonesia should be subject to any conditions that are written in the law. The purpose of this study is to analyze whether WAMI had complied with all the provisions as CMO carrying out its activities in Indonesia as stipulated in Copyright Law 2014, and conduct a study of a comprehensive comparison with ASCAP and CISAC to get whenever there are appropriate provisions to be applied for both WAMI and for Copyright Law 2014. This thesis is a study of law having normative juridical form. This study concludes that WAMI has not fully complied with all the provisions as CMO based on Copyright Law 2014.