ABSTRAK
Setelah Perang Dingin berakhir, karakter tata kelola perlindungan pengungsisecara global berubah. Pengungsi lebih dilihat sebagai ancaman dan direspondengan kebijakan yang restriktif oleh negara-negara tujuan. Berangkat darikesenjangan literatur mengenai isu migrasi dari perspektif negara transit,penelitian ini menelaah wacana perlindungan pengungsi yang bergulir di kalanganaktor-aktor kunci dengan agensi yang dapat memengaruhi dinamika tata kelolayang berlangsung. Penelitian ini menemukan adanya kontestasi wacana dengannarasi-narasi yang didominasi aktor-aktor tertentu. Narasi tersebut adalah tentangistilah transit sebagai metafora dan mengarah pada preferensi perlindunganpengungsi yang sauvinistik. Wacana perlindungan pengungsi yang membuatpenanganan pengungsi mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan ini kemudian terkaitdengan kelanggengan power aktor negara sebagai aktor sentral dalam tata kelolayang berlangsung.

---

ABSTRACT
In the post-Cold War era, global governance on refugee protection has changed.Refugee is merely seen as a threat and responded by restrictive policies indestination countries. Starting from literature gap on migration from transitcountry perspective, this research seeks to analyze how discourse on refugeeprotection evolves among key actors whose agency could influence ongoinggovernance on this issue in Indonesia. This research finds that discoursecontestation takes place along with dominated narrations from certain actors.Those narrations are about transit term as a metaphor and tendency to takechauvinistic form of protection as preference. This discourse on refugee protectionthat makes refugee management neglect humanity values is related to state actor?shegemony as central actor in this global governance