ABSTRAK
Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2016 untuk sektor pariwisata berakibat pada persaingan bebas tenaga kerja pariwisata, sehingga perlu adanya penguatan daya saing tenaga kerja pariwisata Indonesia melalui sertifikasi. Namun, hingga saat ini jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi masih sangat rendah. Guna mengatasi hal tersebut, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan program sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata. Dalam implementasinya program tersebut masih menghadapi permasalahan seperti ketidaksesuaian realisasi dengan rencana program, keberadaan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang pariwisata yang tidak merata, dan kesadaran industri pariwisata masih rendah. Skripsi ini membahas implementasi program sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata oleh Bidang Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Kementerian Pariwisata. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivist dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program ini belum sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip implementasi kebijakan model Van Meter & Van Horn.

---

ABSTRACT
Asean Economic Community enforcement in 2016 in the tourism sector resulting labour free competition in tourism industry, makes it necessary to strengthen the competitiveness of the Indonesian tourism professionals through certification. However, the number of certified tourism professionals so far is still very low. To overcome this, the Tourism Ministry held a competency certification program. But in the implementation of the program is still facing problems such as incompatibility between plan and realization of the program, location of Lembaga Sertifikasi Profesi is uneven and industry awareness of the importance of certification is still low. This thesis discusses about the implementation of competency certification program for tourism professionals by Facilitation Competence Certification Division of Tourism Ministry. This study is done in Post Positivist model with a descriptive design. The results of this study show that the implementation of this program is not entirely based on Van Meter & Van Horn policy implementation model.