Skripsi ini membahas mengenai Fungsi Pemerintah Sebagai Lembaga Pengawasan Pasar (Hisbah) Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional dan menganalisis penerapannya dalam kasus Pemusnahan Parent Stock oleh Gabungan Pengusaha Pembibitan Unggas (GPPU). Dalam kasus ini GPPU dan Kementrian Pertanian melakukan perjanjian kartel untuk memusnahan parent stock sehingga menaikkan harga bibit ayam yang berdampak pada kerugian peternak dan konsumen, yang mana merupakan pelanggaran terhadap Hukum Islam dan Hukum Persaingan Usaha Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan fungsi pengawasan pasar oleh Kementrian Pertanian bertentangan dengan prinsip Hisbah karena mengandung keberpihakan pada GPPU yang membawa mudharat bagi peternak dan konsumen. Sedangkan penerapan fungsi pengawasan pasar oleh KPPU dinilai sudah tepat karena langsung mengadili GPPU, hanya saja kewenangan mengadili KPPU sebaiknya tidak terbatas hanya pada pelanggaran pelaku usaha namun bagi siapapun yang melakukan kecurangan dalam persaingan usaha.

---

This thesis discusses about the function of the Government as Market Supervisory Agency (Hisbah) According to Islamic Law and National Law and analyze its application in the case of Parent Stock? Culling by the Association of Poultry Breeding (GPPU). In this case GPPU and the Ministry of Agriculture did a cartel agreement to do parent stock culling that have an impact on the loss of farmers and consumers, which is a violation of Islamic law and the National Business Competition Law. This research employs the normative legal research method. The results of this study found that the application of market supervisory by the Ministry of Agriculture is contrary to the principle of Hisbah because its alignment towards GPPU.