ABSTRAKPermasalahan produk legislasi yang dihasilkan anggota legislatif, baik yang
menyangkut kualitas, maupun pelibatan partisipasi masyarakat di dalam proses
penyusunan dan perancangan suatu Perda sedang menjadi sorotan. Kebijakan
upaya perbaikan gizi dikembangkan dan diarahkan untuk meningkatkan status
gizi masyarakat khususnya di provinsi Bengkulu, Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk memperoleh informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam proses
penyusunan Peraturan Daerah menggunakan pendekatan kualitatif, dengan
wawancara mendalam dan studi literatur di DPRD Provinsi Bengkulu.
Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa Tahapan-tahapan dalam
penyusunan Perda Perda no 12 tahun 2013 tentang Perbaikan Gizi , telah
melakukan semua tahapan yang direkomendasikan mulai dari tahap Definition,
Aggregation, Organitation, Representation, Agenda Setting, Formulation dan
terakhir tahap Legitimation. Secara keseluruhan proses penyusunan Perda No 12
tahun 2013 belum mencerminkan Perda yang partisipatif karena belum
melibatkan masyarakat dalam setiap proses penyusunannya. Tingkat partisipasi
masyarakat yang terjadi dalam konteks formal berada pada tingkat peredaman
yaitu Masyarakat dapat memberi masukan/saran dalam penentuan hasil kebijakan
namun pengambilan keputusan akhir tetap berada ditangan penguasa. Tidak
optimalnya pemanfaatan ruang paritsipasi dalam proses penyusunan Perda karena
kurangnya informasi yang tersedia bagi masyarakat .Kedudukan naskah akademik
merupakan bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi,
pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu Peraturan Daerah, sebagai
bahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsa
penyusunan Raperda. Disarankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam setiap proses penyusunan produk hukum daerah dapat dilakukan dengan
advokasi atau pendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang
dilakukan oleh Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat maupun pemerintahan
daerah Provinsi Bengkulu sendiri, memiliki produk hukum daerah yang mengatur
dan menjamin partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyusunan Perda, serta
perlu dukunganan sumber daya manusia yang memadai, dana yang cukup dan
waktu yang lebih banyak sehingga Naskah Akademik yang dihasilkan layak
dijadikan acuan dalam proses penyusunan suatu peraturan daerah
ABSTRACTProblems resulting product legislation legislators, both concerning the quality, as
well as the involvement of community participation in the process of drafting and
designing a regulation was a concern. Policy efforts to improve nutrition
developed and directed to improve the nutritional status of public, especially in
the province of Bengkulu, The aim of this study was to obtain information about
public participation in the formulation of Local Regulation uses a qualitative
approach, with in-depth interviews and literature studies in Bengkulu Provincial
Parliament. Based on the analysis concludes that the stages in lawmaking
Regulation No. 12 of 2013 on Improving Nutrition, have done all the
recommended stages ranging from stage Definition, Aggregation, Organitation,
Representation, Agenda Setting, Formulation and Legitimation last stage. Overall
the process of drafting Regulation No. 12 of 2013 do not yet reflect recent
legislation participatory because the community has not been involved in any
drafting process. The level of community participation that occurs in formal
contexts are at the level of damping that is public can provide input / advice on the
determination of the policy but the final decision remains in the hands of the
authorities. Not optimal utilization of space paritsipasi in the decision-making
process because of the lack of information available to the public .existence
academic text is a starting material containing ideas of urgency, approach, scope
and substance of a Regional Regulation, as consideration used in the license
application initiative of drafting the proposed regulation. It is advisable to increase
community participation in every process of drafting local regulations to do with
advocacy or assistance to community groups conducted by universities,
community organizations and the regional government of Bengkulu province
alone, have local regulations that regulate and ensure community participation in
every law making process, as well as the need support adequate human resources,
adequate funding and a lot more time so that the resulting academic paper worthy
of reference in the process of drafting a regional regulation.
T53667-Alfina Hidayati.pdf :: Unduh