Latar belakang dari tesis ini ialah dimulainya era Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA pada akhir 2015. Pertemuan antar berbagai warganegara yang berbeda bahasa tutur akan semakin meningkat, termasuk dalam pendokumentasian transaksi-transaksi bisnis maupun hubungan hukum dalam bidang hukum lainnya di antara mereka. Jika para pihak berkehendak untuk menuangkan kesepakatankesepakatan mereka ke dalam suatu perjanjian dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, atau karena peraturan perundang-undangan, perjanjian tersebut wajib dibuat dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia, maka notaris telah mempunyai pedoman untuk pembuatan akta tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris berkewajiban untuk memastikan agar semua penghadap dan saksi memahami isi akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Jasa penerjemah resmi dapat digunakan. UUJN tidak mengatur lebih jauh ketentuan mengenai penunjukan penerjemah resmi dan bagaimana tanggung jawab notaris atas penunjukan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hubungan antara notaris dan penerjemah resmi merupakan hubungan profesional yang tegas berdasarkan kemitraan dan kesetaraan. Hubungan di antara mereka tidak relevan dengan hubungan peralihan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena tiap-tiap dari notaris maupun penerjemah resmi yang ditunjuk, mempunyai tanggung jawabnya sendiri-sendiri berdasarkan peraturan perundangundangan dan kode etik yang mengikat masing-masing. Kesimpulan tesis ini adalah bahwa notaris dan penerjemah resmi mempunyai tanggung jawab yang terpisah secara tegas. Tesis ini menyarankan agar penunjukan penerjemah resmi oleh notaris didasarkan pada daftar atau basis data yang diadakan oleh organisasi profesi, atau oleh instansi pemerintah terkait.

---

The background of this thesis is the commencement of the ASEAN Economic Community or AEC era at the end of 2015. Contacts among various citizens speaking distinct languages will be more frequent, including in documenting business transactions or legal relationship of other fields of law among them. If the parties desire to formulate their mutual understanding into a deed of agreement in Indonesian language before a notary, or if the agreement is by law must be drawn in a notarial deed in Indonesian, the notary has the guidance for such deed passing as provided in Article 43 of Law on Notaries (UUJN). The notary must ensure that every appearer and witness comprehend the content of the deed in Indonesian. The service of an official translator may be used. UUJN does not further provide the requirements for appointment of the official translator and how the notary is responsible for said appointment. The method of research used in the preparation of this thesis is legal literature research.The finding of this thesis is that the relationship between the notary and the appointed official translator is decisively professional as they are partners and in equal positions. Their relationship is irrelevant to the transfer of responsibility as provided in Indonesian Civil Code, since each of the notary and the appointed official translator has his or her own responsibility pursuant to the laws and regulations, as well as the code of ethics applicable to each. This thesis concludes that the responsibilities of the notary and the official translator are unequivocally separated. The recommendation in this thesis is that the appointment of an official translator by a notary should be made based on a list or a database maintained by a professional organization, or by the relevant governmental agency.