ABSTRAKTesis ini membahas tentang bentuk Maladministrasi dalam Implementasi
Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015
Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan
Pukat Tarik (Seine Nets) Berdasarkan Rekomendasi Ombudsman Nomor
06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015. Peraturan ini dinilai melampaui
kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, karena dianggap melampaui
ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
Peraturan ini dalam proses penerbitan dianggap menyimpang dari prosedur karena
tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang
diatur dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan ini dianggap
sebagai perbuatan tidak patut dimana dalam substansi Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015 tidak memberikan sosialisasi dan
waktu transisi yang cukup. Namun Menteri Kelautan Perikanan tetap pada
keputusannya untuk tetap memberlakukan Peraturan tersebut dan tidak
melaksanakan Rekomendasi Ombudsman Nomor 06/REK/0201.2015/PBP-
24/VI/2015 yang pada intinya merekomendasikan Menteri Kelautan dan
Perikanan untuk menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 02/Permen-
KP/2015. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena
menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas
hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya.
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Selanjutnya, hasil yang diharapkan dalam permasalahan yang dibahas dalam Tesis
ini adalah untuk mengetahui bentuk Maladministrasi dalam Implementasi
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015 dan peran
rekomendasi Ombudsman dalam kebijakan tersebut. Sehingga tujuan menciptakan
pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan
serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga Negara dapat
tercapai.
ABSTRACTThis thesis discusses the forms of maladministration in the implementation of
Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 02/Permen-
KP/2015 on Restriction on the Use of Trawls and Seine Nets pursuant to
Ombudsman Recommendation Number 06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015. The
regulation is regarded as overstepping the authority of the Minister of Marine
Affairs and Fisheries, as it considered as exceeding the provision of Article 9 of
Law Number 31 of 2004 on Fisheries. The promulgation process of the regulation
is deemed to have deviated from due procedure as it does not follow procedure for
the enactment of regulatory instruments as stipulated in Law Number 12 of 2011
and the regulation is deemed as an impropriate act, as the provisions contained in
the regulation does not provide sufficient period for dissemination and transition.
Despite such condition the Minister has insisted to implement the regulation and
chose not to heed Ombudsman Recommendation Number
06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015 which in essence advises the Minister to
postpone the enactment of the regulation. This thesis uses a legal normative
approach in its analysis of the related legal principles, systematic, and alignment.
Data are analyzed using a descriptive qualitative method. Further, the expected
output of the discussion is an understanding of the form of maladministration in
the implementation of the ministerial regulation and the role of the Ombudsman
recommendation in such policy, and thus allowing the creation of a clean and
efficient governance to enhance prosperity and justice and legal certainty for all
citizens.
T45766-Mahesha Daru Mardhika.pdf :: Unduh