Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kondisi film dokumenter di Indonesia sebagai sebuah media alternatif, sebagai akibat dari keterbatasan dalam ruang eksebisinya. Keterbatasan ruang eksebisi tidak hanya secara fisik namun juga secara ide atau kebebasan ekspresi. Eksebisi merupakan muara dari dua tahapan sebelumnya yakni tahapan produksi dan distribusi. Masingmasing tahapan memiliki peran penting sebelum pada akhirnya dapat menikmati film dokumenter di ruang yang mudah diakses dan sejajar dengan media arus utama. Menggunakan metode kualitatif, film dokumenter dilihat sebagai media alternatif (Bailey, dkk, 2007), dengan ciri-ciri yang melekat, dan kemungkinannya menjadi sebuah produk industri budaya dalam kerangka kajian ekonomi politik berdasarkan struktur pasar melalui indikator-indikator dalam kebijakan perdagangan dan kebudayaan menurut Andrew Flibbert (2007). Dengan pendekatan kritis, film dokumenter dapat diagendakan untuk menyuarakan sebuah penolakan atas sebuah wacana dominasi dari pemilik kepentingan tertentu yang merugikan masyarakat. Dengan segala keterbatasan dukungan dari pemerintah dan pemilik media massa arus utama, film dokumenter digunakan komunitas dan kelompok masyakarat dalam menyampaikan sesuatu. Penelitian ini menemukan bahwa film dokumenter masih terhambat dalam setiap tahapannya, pendanaan pada produksi, jalur distribusi, dan ruang eksebisi, yang semuanya berujung pada kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya diterapkan.

---

This research is expected to provide an understanding of documentaries film in Indonesia as an alternative media as the result of the limitation of its exibition space. It is not only phisically limitation but also in the term of idea and expression freedom. The exibition is the end stage after film production and distribution. Every phase had important role before the film could be watched in the accesible space and be equal with the mainstream media. By qualitative method, documentary film is seen as an alternative media. (Bailey, et al., 2007), within the inherent characteristics as analysis tools and its possibility to be cultural industry production within the framework of the politic economy of media based on market structure through the trading and culture policy indicators applied, according to Andrew Flibbert (2007). By critical approach, documentary film could be used to express the rejection against a dominant discourse of certain party that takes advantage from society. Within all limited supporting from the government and mainstream media owners, the documentaries are used by community and society groups to express their opinion. This research uncovers that documentary film is limited in every phases, such as funding on production, distribution channels, and exibition space, and all of it due to government policies that do not fully implemented well.