Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) merupakan perpres no 96 tahun 2014 yang dibuat untuk memeratakan koneksi internet di seluruh Indonesia. Target yang diinginkan adalah 100% populasi urban dan 52% populasi rural bisa merasakan internet dengan kecepatan rata-rata 1 Mbps. Dari target dan latar belakang tersebut daerah perbatasan menjadi lokasi prioritas. Lokasi perbatasan menjadi prioritas karena merupakan gambaran Indonesia di mata negara tetangga. Target meratanya koneksi internet di seluruh Indonesia dibatasi oleh waktu dan tentunya efisiensi biaya.Pada penelitian ini dikaji mengenai analisis keekonomian untuk teknologi apa saja yang mampu menunjang percepatan program RPI ini sehingga dana yang dikeluarkan lebih efisien dan tidak merugi. Meskipun demikian, daerah LOKPRI merupakan daerah yang selalu dikatakan sebagai daerah tidak layak investasi, dengan demikian harus ada subsidi dari pemerintah agar tujuan dari RPI ini bisa terealisasi.Analisis implementasi model teknologi ini menunjukkan bahwa semua teknologi yang ditawarkan, yaitu BTS, VSAT, dan PLC bisa diimplementasikan di tiga daerah LOKPRI perbatasan (Paloh, Entikong, dan Badau) hanya saja tidak layak secara ekonomi. Dengan demikian pemerintah harus memberikan subsidi agar target RPI ini terlaksana. Subsidi diberikan pada komponen biaya yang digunakan bersama-sama yaitu biaya sewa transmisi

---

Indonesia Broadband Plan (IBP) is the Presidential Regulation No.96 of 2014 that made to equalize the internet connection throughtout Indonesia. Target IBP are 100% urban population and 52% rural population can feel internet with average speed 1 Mbps. From this target and background the border area become priority area.It is become priority because border area is picture of the country itself. IBP are limited with time and of course implementation cost.

In this study assessed about economy analysis for every technology that will implemented, so the cost that expense is more efficient. Nontheless, economic analysis for priority location are always not feasible to be implemented. If it is not feasible, the government must subsidise in order that IBP can be realized.

This technology implementation model shows that all technology given (BTS, VSAT, PLC) can be implemented in border priority area especially in three areas, Paloh, Entikong and Badau. Although it is not feasible, so government must subsidise so that IBP target can be reached. The subsidy is given for transmission cost.