ABSTRAKMAP merupakan cara yang paling efektif dalam upaya menghilangkan pajak
berganda, oleh sebab itu, implementasi MAP yang baik sangat diperlukan, namun
ketidakjelasan informasi dan pengetahuan mengenai MAP, membuat jalur
penyelesaian sengketa internasional tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan
efektif. Penerapan peraturan MAP yang berlaku semenjak 6 tahun yang lalu tidak
menunjukan adanya peningkatan penyelesaian kasus sengketa melalui jalur MAP.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Implementasi
MAP di Indonesia berdasarkan BEPS Action Plan 14 yang berisikan prosedur
tindakan yang direkomendasikan untuk membuat MAP berjalan lebih efektif.
Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode
pengumpulan data secara studi literature dan studi lapangan yang dilakukan dengan
wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menggambarkan Implementasi
Kebijakan Mutual Agreement Procedure (MAP) masih belum berjalan dengan baik,
namun pihak pejabat berwenang masih terus melakukan perbaikan kinerjanya.
BEPS Action Plan 14, tidak dapat diadopsi semuanya, karena memang harus
disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.
ABSTRACTMAP is the most effective dispute resolution to prevent double taxation, but lack of
information and knowledge about MAP, make this international dispute resolution
is not can be utilized effectively. MAP Regulations are applicable since 6 years ago
did not show any increase in the settlement of disputes through the MAP. This
research is trying to analyze implementation of MAP policy in Indonesia based on
BEPS Action Plan 14 containing procedure actions which is recommended to
make MPA more effective. Descriptive qualitative data collection method is chosen
to be approach of this study by collecting data from literature review and field
studies using in-dept interview technique and observation. At the end of this study,
researcher conclude that the implementation of Mutual Agreement Procedure in
Indonesia is not running well but the competent authority still continue to improve
its performance. BEPS Action Plan 14, can not be adopted all of them, because it
must be adapted to the conditions in Indonesia
T46766-Baiduri Ismayanti Fitriana.pdf :: Unduh