ABSTRAKSejauh ini belum ada kajian tentang hubungan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
dan negara dari pendekatan inklusi. Studi-studi yang ada lebih memberi fokus
pada hubungan MUI dan negara dari perspektif kooptasi, restriksi ketat dan
akomodasi transaksional. Studi ini berargumentasi bahwa sejak meluasnya
radikalisme dimana sejumlah ormas radikal ikut bergabung dalam insitusi MUI,
pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka ruang inklusi dan
menjadikan MUI agen moderasi Islam radikal.
ABSTRACTThere is no study yet about the relationship between the Majelis Ulama Indonesia
(MUI) and the state from inclusion perspective. The studies already made focused
on the relationship between MUI and the state concerning in the cooptation
perspective, restrictions and transactional accommodation. This study argues that
since radicalism has spread and some radical organizations have joined in the
MUI institution, the government of SBY has opened the inclusion space and
made MUI becomes agen for moderating radical Islam
T46785-Wilfridus Valiance.pdf :: Unduh