Puskesmas dalam sistem pelayanan kesehatan berfungsi sebagai gatekeeper untuk melakukan penapisan rujukan serta kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan. Jika puskesmas tidak menjalankan fungsi gatekeeper dengan baik mengakibatkan pasien yang seharusnya cukup ditangani di puskesmas, menjadi dirujuk dan ditangani oleh rumah sakit, rate rujukan meningkat sehingga terjadipemborosan biaya pelayanan kesehatan karena BPJS kesehatan harus membayar biaya pengobatan di rumah sakit sesuai standar INA CBGs, selain membayar kapitasi puskesmas. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan jenispenelitian Rapid Assessment Procedures (RAP), pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan sistem rujukan rawat jalan tingkatpertama di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2015. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketersediaan fasilitas ruangan, alat kesehatan dan obat-obatan belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan rujukan rawat jalan tingkat pertama. Sedangkan untuk tenaga dokter sudah memenuhi jumlah minimal standar ketenagaan puskesmas non rawat inap di wilayah perkotaan . Dari aspek pengetahuan, pemahaman petugas puskesmas tentang sistem rujukan berjenjang,konsep gatekeeper dan kepatuhan terhadap prosedur rujukan sudah cukup baik. Tetapi pemahaman petugas puskesmas akan resiko keuangan terhadap rate rujukan dan ketentuan rujuk balik belum tepat, sehingga perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut agar pelaksanaan sistim rujukan rawat jalan tingkat pertama berjalan optimal

---

Puskesmas in the health service system has a role as a gatekeeper. As a gatekeeper

function, puskesmas does referrals system, quality control, and also control of health service finance. If puskesmas do not do the gatekeeper?s function well, it will make the patient whom can get a treat in puskesmas have gotten a treat in hospital. This condition can creat waste of health service finance, because BPJS Kesehatan have to pay a cost of treatment in the hospital based on INA CBGs standard. In the other hand, BPJS Kesehatan also have to pay puskesmass capitation. This research use qualitative design study, name Rapid Assesment

Procedure (RAP). Data collection have gotten with deep interview, observation, and study literature. This research aim to analyse a primary level of outpatient referrals system on Kabupaten Tulang Bawang 2015.The result show that the availability of room facilities, the tools of health, and the drug are not sufficient to support a primary level of outpatient referrals system. While for the availability of doctor is sufficient of minimum standard of puskesmass employment non

inpatient in urban area. For knowledge aspect, the comprehension of puskesmas workers about referrals system, gatekeepers concept, and obedience of procedure are sufficient. However, the comprehension of puskesmas workers about finance risk of rates refferals and the rule of back referrals are not appropriate. Therefore,

it should be done an advance socialization so that the implementation of primary level of outpatient referrals system can be optimal.