ABSTRAKPenerapan Corporate Governance (CG) pada sektor perbankan di Indonesia, khususnya
Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai entitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
memperlihatkan suatu karakteristik tertentu di mana CG diterapkan dengan merujuk pada
pedoman yang berlaku bagi sektor perbankan secara umum di Indonesia. Mempertimbangkan
keberadaan Bank DKI sebagai BPD, Bank DKI memiliki fungsi yang berbeda dengan bank
umum lainnya terkait misi yang diemban sebagai Bank dengan kepemilikan saham mayoritas
oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi struktur
CG di Bank DKI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur CG di Bank DKI meliputi
elemen Boards (Dewan Komisaris dan Direksi), Komite Dewan Komisaris dan Pemegang
Saham (Shareholders, Stakeholders and Holding Company). Analisis dilakukan terhadap
dokumen dan hasil evaluasi CG di Bank DKI serta hasil wawancara dengan organ CG di Bank
DKI. Secara umum ditemukan kondisi yang belum ideal dalam proses CG di Bank DKI
sekalipun struktur CG di Bank DKI telah memenuhi ketentuan CG yang berlaku secara umum
bagi sektor perbankan di Indonesia.
ABSTRACTCorporate Governance (CG) implementation in Indonesian banking sector, particularly
Regional Development Bank as Regional ? Owned Enterprise entity demonstrates a peculiar
characteristic where CG has been exercised in compliance with set of regulations that are
commonly prevailed for Indonesian banking sector. Considering existence of Bank DKI as
Regional-Owned Enterprise, the Bank has distinctive function than other commercial banks
related to its mission as Bank with majority shares ownership by DKI Jakarta Provincial
Government. The condition affected CG structure at Bank DKI. The research is intended to
analyze CG structure at Bank DKI comprising Boards (Board of Commissioners and Board of
Directors), Committees under the Board of Commissioners, as well as Shareholders,
Stakeholders and Holding Company. The analysis comprehended CG documents and assessment
report at Bank DKI as well as result of interview with CG bodies at Bank DKI. Despite Bank
DKI has complied with CG Regulation that is commonly prevailed on Indonesian banking sector,
result of the research demonstrates problematic condition on Bank DKI?s CG process