ABSTRAK
Pengarusutamaan Gender (gender mainstreaming) merupakan upaya pemerintah untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisiasi, stereotype, subordinasi, kekerasan dan beban ganda). Pengarusutamaan gender ini seharusnya menjadi isu yang terintegrasi setiap tahapan di dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Thesis ini menelaah penerapan nilai-nilai kesetaraan (gender) di dalam proses politik anggaran baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat anggaran. Sekaligus menelaah pada program pemberdayaan perempuan yang ditandai dengan adanya implementasi kegiatan yang responsif gender beserta besaran alokasi anggarannya. Menganalisa proses yang terjadi di dalam politik anggaran dalam mempengaruhi kebijakan yang berdampak terhadap penempatan posisi perempuan dalam pembangunan. Kajian ini dilakukan melalui studi kebijakan dengan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang digunakan di dalam proses perencanaan dan penganggaran serta melalukan wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan yang terlibat di dalam proses tersebut. Kajian dilakukan dengan mengambil Kota Kediri sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengarusutamaan gender di kalangan pemangku kepentingan masih dipahami sebagai isu parsial dan secara operasional diterjemahkan dalam kegiatan yang mendomestifikasi perempuan yang pada akhirnya menempatkan perempuan sebagai objek pembangunan

---

ABSTRACT
Gender Mainstreaming is goverment attempt effort to eliminate obstacles that prevent to achieve gender equality (marginalization , stereotypes , subordination , violence and multiple load ). Gender mainstreaming should be integrated on every stage development planning and budgeting. This study shows implementation of equality ( gender ) in the political process both at the level of the planning and budgeting and its impact on women's empowerment. These are performed by magnitude the programs and activities as well as of gender-responsive budget allocations. The study was conducted through policy studies by analyzing the documents used in the process of planning and budgeting, the data and deep interviews with stakeholders in the process. The data of this study is collected from official reports within Kediri Municipality (annual reports, meeting reports and others document). Specifically from Kediri Municipality and interview bisides that qualitative data is collected goverment staff, parliament members, CSO/MBO Activist and also women‟s as beneficiariest. This study faund that gender mainstreaming is still understood as a partial issue and interpreted related women domestification. That ultimately puts women as objects of development