ABSTRAKPada tahun 1998 perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan dan
menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.
Sehingga perlu dibuka kemungkinan yang lebih besar bagi masuknya modal asing
melalui pembelian saham bank umum dengan tetap mempertahankan prinsip
kemitraan. Selanjutnya dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999
tentang Pembelian Saham Bank Umum. Namun peraturan tersebut dinilai sebagai
keterbukaan yang terlalu over. Kemudian Bank Indonesia (BI) meluncurkan
aturan kepemilikan saham bank umum melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI)
Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Peraturan ini
dibuat guna meningkatan ketahanan perbankan melalui peningkatan penerapan
prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank yang baik (good corporate governance).
Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan
peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian
menyarankan untuk Peraturan yang mengatur mengenai kepemilikan saham
perbankan seharusnya mempunyai kesetaraan agar peraturan tersebut dapat
memenuhi kepastian hukum dan sejalan dengan itu Bank Indonesia harus
berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan terhadap
bank.
ABSTRACTIn 1998, the Indonesian economy was in decadence and caused a public
confidence crisis towards banking institutions. Therefore, the greater possibility
for the entry of foreign capital through the purchase of commercial banks shares
needed to be opened while maintaining the principle of partnership. Furthermore,
the Government Regulation No. 29 of 1999 concerning the Purchase of
Commercial Bank Shares was formed. However, this regulation is rated as an
over openness.Bank Indonesia (BI) had launched a commercial bank share
ownership rules through Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 14/8/PBI/2012
concerning Shares Ownership in Commercial Bank. This regulation was made in
order to increase the bankingresilience through the implementation enhancement
of the precautionary and bank good governanceprinciples. This research is a
normative juridical which applying the legislation and the comparative
approaches. The research result suggests that regulation which ruled the
ownership of bank shares should have equality in order to meet the legal certainty
and Bank Indonesia should coordinate with the Financial Services Authority in
terms of bank supervisio
T46461-Gita Rahayu Putriani.pdf :: Unduh