ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perusahaan efek yang diajukan permohonan
pernyataan kepailitan oleh Debitornya. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pihak-pihak yang berwenang dan prosedur mengajukan permohonan
kepailitan terhadap perusahaan efek. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif, yaitu merujuk pada norma
hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (UUK dan PKPU), perusahaan efek hanya dapat dimohon pailit oleh OJK.
Apabila permohonan pernyataan kepailitan terhadap perusahaan efek diajukan
oleh pihak selain OJK dikabulkan, maka putusan tersebut dapat diajukan kasasi
dan akan dibatalkan. Hasil penelitian menyarankan agar dibentuk peraturan yang
mengatur mengenai kepailitan perusahaan efek oleh karena tidak adanya
peraturan yang mengatur hal tersebut untuk menciptakan kepastian hukum dan
Majelis Hakim perlu menganalisis fakta hukum dan doktrin dalam UUK dan
PKPU lebih dalam.
ABSTRACTThis thesis discusses the filing for bankruptcy of securities firms by its debtors.
This study aims to analyze the authorities and procedures of filing a bankruptcy
against securities firms. The method used is research literature, juridical
normative, which refers to the legal norms contained in the legislation. The
conclusion of this study is that securities firms can only be filed for bankruptcy by
Indonesia Financial Services Authority (OJK), based on the provisions of Article
2 paragraph (4) of Law No. 37 year 2004 on Bankruptcy and Suspension of
Payment (UUK and PKPU). If any other party besides the Indonesia FSA (OJK)
successfully filed bankruptcy against a securities firm, the verdict can be appealed
and, if so, will be canceled. Due to the lack of legislation regulating this matter,
this study recommends to establish regulations governing the bankruptcy of
securities firms to create legal certainty. Moreover, Judges need to analyze the
legal facts and doctrines in UUK and PKPU further.
T46363-Miechele.pdf :: Unduh