ABSTRAKKeputusan mengenai adanya perubahan anggaran dasar dalam perseroan harus
dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian,
keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun cukup diberitahukan, sebelum pada
akhirnya berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Keseluruhan proses tersebut
dilakukan melalui sebuah sistem yang bernama Sistem Administrasi Badan Hukum
(SABH) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum bagi para pelaku
usaha. Tesis ini akan membahas mengenai implikasi hukum dari keputusan RUPS
yang melewati jangka waktu permohonan persetujuannya. Adapun metode penelitian
yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dengan
menggunakan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Dari pembahasan tesis
ini, pada kenyataannya SABH belum dapat bekerja secara optimal karena masih
ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan pihak tertentu dan
atas akta tersebut dapat dimohonkan pembatalannya
ABSTRACTDecision on changes in the articles of association on the corporation must be done
based on the bylaws. That decision must get an approval from the Ministry of Justice
and Human Rights in Indonesia, or give a prior notice before it was legally binding to
the third party. All of the process are gone through a system called Administration
System Performance Legal Entity (SABH) for the purpose of increasing services to
businessperson. But in the real event, the system is not optimally functioning because
there are some violations could be found which may in a way be detrimental to the
interest of some parties. This thesis deals with the legal impact of the GMOS
resolutions which exceeds the time period of approval request. The research metode
that was used is normative judicial method with the type of explanatory research
using secondary data obtained from the literature. From the discussion of this thesis,
in fact SABH can not work optimally because they found any violations that could
harm certain parties and on the certificate can be applied for cancellation
T46692-Kartika Wahyu Putri.pdf :: Unduh