ABSTRAKTesis ini meneliti mengenai upaya rekonsiliasi politik Libya yang sedang berada
dalam keadaan darurat, sehingga sangat perlu dilakukan kesepakatan politik
bersama untuk menangani kebuntuan negosiasi antara kedua pemerintahan ?GNC?
(General National Congress) di Timur dan HoR (House of Representative) di
Barat. Berbagai pihak Libya dengan didukung oleh komunitas Internasional
beserta UNSMIL (United Support Mission in Libya) mewujudkan pemerintahan
pemersatu Libya (GNA / Government of National Accord) pada Deklarasi
Sukhairat 2015.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan pendekatan
deskriptif ? analitik dan ditulis dengan data yang diperoleh dari dokumentasi,
arsip situs ? situs, website resmi dan wawancara. Konsep resolusi konflik
digunakan untuk menjelaskan dampak dan prospek stabilitas di Libya dan teori
Intervensi Mastenbroek digunakan untuk menganalisa upaya GNA dalam
menengahi ranah perpolitikan Libya. Hasil penelitian menyatakan bahwa
Deklarasi Sukhairat merupakan sebuah langkah yang penting untuk penyatuan
konflik politik di Liyba, dan terhambatnya penerapan kesepakatan politik yang
telah dideklarasikan di Sukhairat pada 17 Desember 2015 karena ada butir ke
delapan yang memindahkan kekuasaan militer kepada Dewan Presidium dalam
pemerintahan GNA.
ABSTRACTThis thesis examines Libya?s political reconciliation efforts after being in a state
of an emergency. To overcome this problem, a joint political agreement was
needed between the General National Congress (GNC) in the eastern parts of
Libya and the House of Representative in the western parts. Through the
Declaration of Sukhairat (2015), Libya which was supported by the United Nation
Support Mission in Libya (UNSMIL) and International community tried to
establish the Government of National Accord (GNA).
This thesis is a case study research with a qualitative approach by emphasizing the
study method on descriptive-analytic. The data was obtained from the
documentation, archives (books, articles, journals, and websites).
The concept of conflict resolution was used to describe the impact and prospects
of stability in Libya, while Mastenbroek Intervention theory was used to analyze
GNA efforts to mediate the political realm in Libya. The results states that
Sukhairat Declaration is an important step for the political unification of Libya.
However, the provision about transferring military power into the Presidium
Council was hampering the implementation of the political agreement of
Sukhairat.