ABSTRAK
Kredit usaha mikro adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk modal kerja. Untuk memberi kepastian hukum bagi kreditur dan debitur, maka dibutuhkan jasa Notaris, salah satunya untuk melegalisasi perjanjian kredit usaha mikro tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kredit usaha mikro menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana akibat hukum perjanjian kredit usaha mikro Bank X yang dibuat di bawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu pengaturan kredit usaha mikro terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan akibat hukum perjanjian kredit usaha mikro yang dibuat di bawah tangan, apabila suatu saat terjadi kredit macet lalu muncul gugatan di pengadilan, lalu debitur yang bersangkutan memungkiri tanda tangannya, akan berakibat hilangnya kekuatan hukum perjanjian kredit yang telah dibuat

---

ABSTRACT
Micro business loans are granted by banks to borrowers for their capital. To provide legal assurance for both creditors and debtors, Notary services are needed, as to legalise the micro credit agreement. The purpose of this study was to determine how microcredit arrangements under the terms of legislation are enforced in Indonesia and how the legal consequences of micro credit agreement of Bank X made under the hand deed. This research is done by normative juridical method. The results of this study are setting microloans come in a variety of legislation in force in Indonesia, and the legal consequences of agreement microloans made in underhand deed, that if there is unpaid credit which emerged a lawsuit in court, then the debtor in question might belie his signature, and would entail the loss of legal force of credit agreement that has been made.