ABSTRAKUntuk menghentikan dan mencegah adanya penyimpangan dalam praktek gadai
emas, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas bagi
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Diterbitkannya SE BI Nomor 14/7/DPbS
tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi dari gadai emas yaitu sebagai
alternatif pembiayaan berskala mikro. Tesis ini membahas mengenai apakah
pengaturan mengenai gadai emas di perbankan syariah telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana perlindungan hukum
terhadap nasabah yang merasa dirugikan dalam transaksi gadai emas di perbankan
syariah disertai contoh kasus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah penelitian yuridis normatif, yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan
pustaka dan studi dokumen, serta penulis mengadakan wawancara kepada
narasumber untuk menambah informasi untuk penelitian ini. Penelitian ini bersifat
eksplanatoris. Pengaturan gadai emas syariah menurut peraturan perundangundangan
yang berlaku di Indonesia saat ini pada dasarnya sudah mengakomodir
kebutuhan nasabah akan kepastian hukum terhadap produk gadai emas syariah.
Namun, pada prakteknya masih ada ketentuan maupun kebijakan yang diatur
pihak perbankan syariah yang tidak sesuai dengan peraturan yang diatur dalam
peraturan perundang-perundangan sehingga masih ada nasabah yang merasa
dirugikan terkait transaksi gadai emas syariah
ABSTRACTTo stop and prevent the existence of irregularities in the practice of pawn gold,
Bank Indonesia issued a circular letter of Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dated 29
February 2012 about Qardh Securities gold for Islamic banks and Syariah
Business Unit. Publication of the BI SE number 14/7/DPbS was committed to
restore the function of the pawn gold micro-scale financing as an alternative. This
thesis discusses about whether the arrangements regarding pawn gold in Islamic
banking has been in accordance with the applicable legislation and how the legal
protection of clients who felt disadvantaged in pawn transactions in Islamic
banking accompanied gold case. Research methods used in this study are
normative juridical research, which the source can be obtained from the library
and study the document, as well as the author of the interview to the speaker to
add information to this research. This is a eksplanatoris research. Pawn gold
Islamic settings according to the regulations prevailing in Indonesia currently is
basically already accommodate the needs clients for legal certainty towards the
pawn gold products. However, in practice there are still provisions or policies that
regulated parties Islamic banking which is not in accordance with the regulations
set forth in laws--legislation so that there are still customers who feel aggrieved
Islamic gold pawn transaction related.