ABSTRAKPerjanjian adalah sepakat dari satu atau lebih pihak untuk melakukan perbuatan
atau tidak melakukan perbuatan. Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak
harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
tentang syarat sahnya perjanjian. Perjanjian haruslah memenuhi kata sepakat dari
para pihak, para pihak tersebut telah cukup dewasa untuk membuat perjanjian,
adanya tujuan yang jelas dari perjanjian dan perjanjian yang dibuat tidak boleh
bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kepatutan maupun kesusilaan.
Hal terpenting dari pelaksanaan perjanjian adalah masalah wanprestasi, force
majeure dan penyelesaian sengketa. Menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata ?Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk
yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang
berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Berdasarkan latar belakang hal
tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini pertama
bagaimana kekuatan pembuktian secara hukum atas Akta Pernyataan Pembagian
Harta Bersama yang dibuat oleh suami istri Yang kedua Bagaimana akibat hukum
apabila terjadi wanprestasi terhadap isi Akta Pernyataan Pembagian Harta
Bersama oleh pihak suami. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan
yuridis normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil dari
penelitian ini adalah Akta Pernyataan Pembagian Harta Bersama yang dibuat
secara notariil telah menjamin kekuatan pernbuktiannya secara hukum. Dan pada
saat terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak terhadap isi Akta Pernyataan
Pembagian Harta Bersama, maka pihak tersebut dapat dihukum sesuai dengan
hukum yang berlaku.
ABSTRACTAgreement is agreed on one or more parties to do something or not do something.
An agreement made by the parties shall comply with the provisions of Article
1320 the book of the law of civil law concerning the validity of the terms of the
agreement. Agreements must meet an agreement of the parties, the parties are
mature enough to make an agreement, the clear purpose of the treaties and
agreements made must not conflict with the provisions of law, decency and
morality. The cornerstone of the implementation of the agreement is the problem
of default, force majeure and dispute settlement. Under section 1868 book of the
Law of Civil Law ?An authentic deed is a deed made in the prescribed by law or
before the General Authorities competent for it and the deed was made? Based on
the background of these conditions, which are at issue in this thesis first how the
power of legal evidence of the Joint Property Deed of a statement made by the
husband and wife. Second, how the legal consequences in case of default against
the contents of deed of declaration division of joint property by the husband. This
research using normative juridical approach, using primary data and secondary
data. The results of this study are the Deed of Distribution Joint created treasure
be notarized has guaranteed force legally. And in the case of default by one party
to the contents of the Deed of Distribution of Wealth Together, then that party
shall be punished in accordance with applicable law.