ABSTRAKPPAT mempunyai tugas pokok membuat akta yang berkaitan dengan tanah, salah
satunya adalah jual beli.Namum kasus dalam penelitian ini terdapat akta jual beli
yang dibuat PPAT yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak
terpenuhinya syarat materil dari jual beli. syarat yang dimaksud kali ini mengenai
legalitas penjual dimana jual beli tersebut dilakukan tanpaadanya pesetujuan suami
sementara diantara mereka terdapat suatu perjanjian perkawinan yang belum
didaftarkan hingga saat diajukannya perceraian, sehingga dalam perkawinan
tersebut berlaku percampuran harta bulat yang berakibat bahwa setiap pengalihan
yang dilakukan harus saling memberikan persetujuan, hal tersebut sejalan dengan
ketentuan Pasal 97 s/d Pasal 100 Per.Men.Agraria/Ka.BPN Nomor 3 tahun 1997
mengenai kewajiban PPAT pada saat persiapan pembuatan akta. Adapun yang
menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keabsahan jual
beli yang dilakukan tanpa adanya persetujuan suami dalam hal tidak didaftarkannya
perjanjian perkawinan dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus
perkara dengan nomor.3188 K/PDT/2012 dikaitkan dengan ketentuan yang
berlaku.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain presektif.Tesis ini
menyimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan tanpa adanya persetujuan suami
dalam hal tidak didaftarkannya perjanjian perkawinan adalah tidak sah; dan
terdapat kekeliruan hakim dalam memutus perkara dengan nomor3188
K/PDT/2012
ABSTRACTPPAT has a fundamental duty to make a deed relating to the land, one of which is
the buying and selling. However the cases in this study there is a deed of sale made
PPAT contrary to the applicable provisions, namely the non-fulfillment of the terms
materially from selling the terms in question this time of the legality of the seller
where the purchase was made without their consent husband while between them
there is an agreement marriage is not registered until the filing of the divorce, so
that the marriage is valid engaging round treasure with the result that any diversion
performed must be mutual consent, it is in line with the provisions of Article 97 s /
d Article 100 Per.Men.Agraria / Ka.BPN No. 3 of 1997 concerning the obligation
PPAT during the preparation of the deed. As for being in this research is how the
validity of the sale and purchase without their husband's consent in the absence of
registration of the marriage covenant and How consideration of magistrate judges
in deciding the case number 3188 K / PDT / 2012 associated with the applicable
regulations. This study is a qualitative research design prescriptive. The thesis
concludes that buying and selling is done without their husband's consent in the
absence of registration of the marriage agreement is not valid; and there are errors
of judges in deciding the case number 3188 K / PDT / 2012.
T45958-Dea Erizca.pdf :: Unduh